HARIANRIAU.CO - PT Bumi Siak Pusako (BSP) telah menunjukkan kredibilitas dan kemampuannya dalam mengelola Blok CPP (Coastal Plain and Pekanbaru) selama 20 tahun belakangan. Dengan demikian sudah sepantasnya Pemerintah Pusat memberikan kepercayaan penuh terhadap PT BSP yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam pengelolaan ladang minyak tersebut BSP bergandeng dengan PT Pertamina Hulu dalam kerjasama yang tertuang untuk pengelolaan Blok CPP menjadi Badan Operasi Bersama (BOB) yang beroperasi di Provinsi Riau.
Sebagaimana diketahui, dalam waktu dekat, kontrak Blok CPP akan berakhir. Ini menjadi momentum bersejarah buat Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan SKK Migas, memberikan kepercayaan penuh kepada BUMD berprestasi untuk pengelolaan Blok CPP.
"Saatnya Pemerintah Pusat menunjuk PT BSP untuk mengelola Blok CPP 100 persen," kata pakar Geologi Universitas Islam Riau, Dr. Eng. Husnul Kausarian, M.Sc, Ahad (9/9/2018).
Banyak pertimbangan penting yang sudah dimiliki Pemerintah Pusat untuk menunjuk PT BSP sebagai Pengelola Blok CPP. Pertama, Pertamina secara pasti sudah tidak melanjutkan proposal pengajuan untuk Blok CPP.
"Hal ini karena Pertamina sudah berhasil membina PT BSP secara utuh menjadikan PT BSP perusahaan kredibel yang mampu mengelola Blok CPP," kata Husnul lagi.
Pertamina sudah yakin, pengembangan perusahaan migas milik daerah ini bisa berkembang bergandeng bersama Pertamina sebagai wujud kekuatan perusahaan yang dimiliki oleh Indonesia untuk persiapannya menjadi perusahaan yang bisa memiliki prestasi yang membanggakan.
Kedua, sesuai dengan semangat memaksimalkan produksi minyak nasional. Hal ini tentu hanya bisa dilaksanakan dengan fokus yang tinggi untuk menuntaskan pemaksimalan produksi Migas nasional. Pemberian hak kelola penuh Blok CPP kepada PT BSP adalah salah satu bentuk pemaksimalan tersebut.
PT BSP yang sudah memiliki track record gemilang, sudah setengah jalan alias sangat menguasai seluk beluk Blok CPP untuk mewujudkan ini maksimalisasi produksi Migas nasional. Pemerintah juga bisa memberikan target untuk mendapatkan capaian-capaian tersebut.
"Jadi, Pemerintah tidak perlu pikir panjang lagi untuk menunjuk PT BSP. Bahkan kalau misalnya Ada _obstacle-obstacle_ yang dihadapi, justru harus dibantu. Misalnya dengan memudahkan jalan buat PT BSP. Karena PT BSP milik Pemerintah juga kan?," sambung Doktor Geologi tamatan Jepang ini. (mcr)
